Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Pijakan terpenting dalam seluruh program pembangunan, baik di tingkat program maupun pelaksanaanya, selalu mengacu kepada kesejahteraan rakyat yang bermertabat. Karenanya, semua program berikut pelaksanaan pembangunan harus mengerahkan seluruh potensi kemasyarakatan, agama, budaya, kelembagaan, sosial ekonomi, sosial politik dan stabilitas keamanan. Pengerahan seluruh potensi ini berpadu dengan pemanfaatan temuan ilmu pengatahuan dan teknologi, tanpa mengenyampingkan dampaknya.

                            

Pada saat ini bangsa Indonesia sedang bersiap-siap menghadapi era globalisasi dan datangnya MEA ( Masyarakat Ekonomi Asia ) dimana setiap produk, jasa dan teknologi dapat masuk ke Indonesia dengan berbagai keunggulan dan kelemahannya. Dalam hal ini, Indonesia tentu sangat membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing dalam tatanan kehidupan global. Keadaan ini secara langsung akan mempengaruhi tingkat kemampuan sosial-ekonomi, politik, integritas kepribadian, budaya masyarakat Lumajang. Dalam keadaan demikian, Indonesia masih dihadapkan pada masalah belum terwujudnya good governance sepenuhnya, demokratisasi, transparansi, akuntabilitasi, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kenyataan ini harus segera di atasi bersamaan dengan pelaksanaan program pembangunan yang mengarah kepada terbentuknya kesejahteraan masyarakat Indonesia yang bermartabat.

 

Masalah lain yang harus dihadapi adalah dalam bidang pendidikan, berlangsungnya pendidikan yang kurang tepat bagi pengembangan pribadi dan watak peserta didik, yang berakibat hilangnya kepribadian dan kesadaran akan makna kehidupan. Mata pelajaran yang berorientasi akhlak dan moralitas, serta pendidikan agama kurang diberikan dalam bentuk latihan-latihan pengalaman sehingga tidak tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari.

Selain itu, lemahnya pendidikan juga berakibat pada lemahnya pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga belum dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, yang pada gilirannya menjadi hambatan dalam mencapai kehidupan sejahtera dan bermartabat.

Berdasarkan berbagai kenyataan itu, peningkatan kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya harus dilakukan melalui pembangunan kualitas hidup manusia secara holistik mencakup bidang kependudukan dan kemasyarakatan, keluarga berencana, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, agama, ilmu pengetahuan dan tekhnologi, kebudayaan, pemuda dan olahraga yang mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender.

Strategi yang bisa dibilang ideal untuk melaksanakan program pembangunan semacam ini adalah mengupayakan peningkatan peran masyarakat termasuk dunia usaha, permberdayaan masyarakat termasuk pemberdayaan perempuan dan keluarga, dan penguatan kelembagaan, serta peningkatan koordinasi antarsektor dan antarlembaga.

KEADAAN DAN MASALAH

Jumlah kemiskinan di Indonesia tercatat cukup tinggi, Hal ini menandakan bahwa Indeks Kualitas Sumber Daya Manusia  di Indonesia pada sebagian masyarakat relative masih rendah, khusunya masyarakat yang berada di Pedesaan. Kualitas SDM tidak hanya diukur oleh tingkat kemampuan membaca, tinggi rendahnya usia harapan hidup, dan kemampuan dalam mencukupi kebutuhan dasar hidup, tetapi juga kemampuan mengakses informasi. Keadaan terakhir ini menjadi salah satu kunci penyebab mengapa banyak petani di Indonesia bergantung pada tengkulak, dan angkatan kerja mayarakat Pedesaan melakukan urbanisasi ke kota lain mengikuti jejak para saudara atau temannya. Akibatnya, Pedesaan menjadi teringgal karena terbatasnya akses informasi, pembangunan pedesaan menjadi tidak tepat sasaran, dan muaranya tingkat kesejahteraan hidup masyarakat pedesaan pun menjadi rendah, dengan ditandai oleh munculnya masyarakat miskin baru.

Masalah lain yang juga harus dihadapi adalah masalah kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, dengan persebaran ekonomi yang kurang merata. Pergerakan masyarakat pada akhirnya akan menuju pada kawasan yang dianggap memiliki dinamika potensi ekonomi tinggi, dan juga ke daerah yang diarahkan pemerintah sebagai pusat pergerakan ekonomi. Hal itu mengakibatkan ketimpangan dalam pergerakan ekonomi secara menyeluruh, sebab ada beberapa wilayah yang karena kondisi geografisnya menyebabkan tersendatnya arus lintas perdagangan karena infrastuktur yang tidak mendukung, tersendatnya arus informasi karena terbatasnya sarana dan prasarana komunikasi, dan terbatasnya fasilitasi Pemerintah pada pemberdayaan masyarakat pedesaan. Yang pada akhirnya, dengan kondisi yang seperti ini akan berakibat pada munculnya kemiskinan baru, karena tidak meratanya pergerakan ekonomi yang berputar.

Kemiskinan sebagai salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai masalah kesejahteraan sosial, muncul dalam berbagai bentuk ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, keterpencilan dan keterasingan, ketergantungan dan keterbatasan pada akses pelayanan sosial. Oleh karena itu, perhatian yang serius untuk menurunkan jumlah masyarakat miskin perlu ditingkatkan, agar masalah-masalah kesejahteraan sosial tidak makin meningkat dan meluas.

Hal lain yang juga mengkhawatirkan adalah mulai memudarnya nilai dasar kesejahteraan sosial seperti kepedulian, kebersamaan, gotong royong, tanggung jawab dan kesetia kawanan sosial, sebagai akibat sikap individu dan konsumtif. Belum berfungsinya mekanisme pencegahan dan penangggulangan masalah kesejahteraan sosial yang dilakukan secara cepat  dan tepat oleh masyarakat, dapat mendorong permasalahan kesejahteraan sosial menjadi semakin besar, luas dan kompleks dan bahkan dapat mengakibatkan munculnya gejolak - gejolak sosial.

Oleh karena itu upaya untuk mencegah meluasnya dan upaya-upaya untuk mengatasi masalah - masalah tersebut, melalui pelaksanaan pelayanan sosial yang lebih merata dan profesional harus dilakukan. Di samping itu, ada upaya untuk menggali dan membangkitkan kepedulian sosial dalam masyarakat, yang didukung oleh pemeliharaan dan penguatan nilai dasar kesejahteraan sosial, agar sistem kesejahteraan sosial dapat melembaga di kalangan masyarakat.

Lumajang, 3 Maret 2015