Pemberdayaan Masyarakat

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjamin hak – hak masyarakat dalam mengatur hidupnya dan mendorong pemerintah untuk melindungi dan memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh hak – hak masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan upaya untuk menciptakan suatu iklim yang kondusif agar masyarakat dapat memperoleh dan memanfaatkan hak ekonomi, sosial dan politik dengan sebaik – baiknya. Pemberdayaan masyarakat berarti pula upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar masyarakat dapat mendayagunakan sumberdaya dari pemerintah dan potensi masyarakat secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan, martabat, mandiri, dan keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat terjamin dan terlindungi.

Masalah dalam pemberdayaan masyarakat adalah, pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai prasyarat dasar pemberdayaan sosial dan politik. Permasalahan pokok dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah rendahnya tingkat keterampilan dan pengetahuan masyarakat, mengakibatkan rendahnya kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan akses sumberdaya yang disediakan oleh pemerintah. Sumberdaya yang penting bagi masyarakat, yang lemah posisinya dan miskin adalah sumberdaya ekonomi berupa modal, lokasi usaha, lahan, informasi pasar, dan teknologi serta terbatasnya penyediaan prasarana dan saran produktif, sehingga mempersempit peluang bagi masyarakat unttuk memperoleh lapangan kerja dengan penghasilan yang layak.

Masalah peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat terkait dengan rendahnya kemampuan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat dalam manajerial dan sumberdaya untuk meningkatkan kemampuan lembaga  dan organisasi ekonomi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan usaha yang kompetitif disertai dengan penguasaan dalam proses produksi, pengolahan dan pemasaran. Dalam pemberdayaan masyarakat miskin, sesuai dengan konsep dasar sebagai keluarga besar, diperlukan pendekatan pemihakan dan kepedulian dari kelompok masyarakat kuat dan pemerintah. Untuk  itu masyarakat yang lemah posisinya  dan miskin khususnya petani, nelayan , pengrajin kecil, buruh kecil memerlukan pendampingan untuk mengelola akses sumberdaya yang tersedia dari pemerintah dan masyarkat sendiri dalam upaya mengembangkan kehidupan sosial-ekonominya. Disamping itu, untuk membantu masyarakat yang rentan mengalami masalah sosial karena kecacatan, terkena dampak krisis ekonomi, bencana alam, serta korban kejahatan yang terjadi diluar kehendaknya, diperlukan upaya khusus melalui skema perlindungan sosial baik yang dilakukan masyarakat, usaha swasta, dan pemerintah. Masalah yang dihadapi dalam pemberdayaan politik masyarakat umum adalah kuatnya peran lembaga pemerintah dan organisasi politik yang dapat menghambat pemenuhan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan mengembangkan organisasi masyarakat untuk mengatur kehidupannya. Dalam berbagai kasus, keterlibatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat tidak diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan bahkan hak-hak masyarakat dikesampingkan. Hal tersebut mengakibatkan lemahnya legitimasi kegiatan yang dirancang pemerintah untuk masyarakat, munculnya sikap pasif, serta keterasingan masyarakat dalam proses perubahan sosial.

Sebagai akibat munculnya lembaga masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah, fungsi lembaga dan organisasi masyarakat tersebut kurang efektif sebagai wadah komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam mengelola pemanfaatan sumberdaya yang berasal dari kapasitas lembaga dan organisasi sosial-ekonomi masyarakat serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik dan pemecahan masalah kemasyarakatan. Pada saat ini terdapat pula kondisi memudarnya solidaritas sosial antar anggota masyarakat sebagai akibat pergeseran nilai-nilai sosial budaya  yang terjadi bersamaan dengan perubahan tatanan politik, sosial dan ekonomi. Lemahnya solidaritas sosial juga mengakibatkan lemahnya ketahanan sosial masyarakat dalam memecahkan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan akibat kesenjangan ekonomi, maupun sosial-budaya.

Tantangan yang harus diatasi adalah bagaimana menciptakan keswadayaan masyarakat untuk mengatasi masalah kemasyarakatan, membangun kesepakatan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat terhadap perubahan tatanan politik, sosial-budaya dan ekonomi.

Dengan memperhatikan permasalahan yang ada, strategi kebijakan yang diambil adalah :

1.      Melakukan penguatan lembaga dan organisasi masyarakat guna mendukung peningkatan posisi tawar dan akses masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan input sumberdaya yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi.

2.      Mengembangkan kapasitas masyarakat melalui bantuan peningkatan keterampilan dan pengetahuan, penyediaan sarana dan prasarana seperti modal, informasi pasar, dan teknologi sehingga dapat memperluas kesempatan kerja dan memberikan pendapatan yang layak, khususnya bagi keluarga dan kelompok miskin.

3.      Mengembangkan sistem perlindungan sosial terutama bagi masyarakat yang terkena musibah dan masyarakat yang terkena dampak krisis ekonomi.

4.      Mengurangi berbagai bentuk pengaturan yang menghambat masyarakat untuk membangun lembaga dan organisasi guna penyaluran pendapat, melakukan interaksi sosial untuk membangun kesepakatan di antara kelompok masyarakat dan dengan organisasi sosial dan politik yang ada

5.      Membuka ruang gerak yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik melalui pengembangan forum lintas pelaku yang dibangun dan dimiliki masyarakat setempat.

6.      Mengembangkan potensi masyarakat untuk membangun lembaga dan organisasi keswadayaan masyarakat di tingkat lokal untuk memperkuat solidaritas dan ketahanan sosial masyarakat dalam memecahkan berbagai masalah kemasyarakatan dan khususnya untuk membantu masyarakat miskin dan rentan sosial.

a.      Penguatan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Tujuan penguatan kelembagaan ini adalah meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi dan sosial masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat setempat sebagai wadah bagi pengembangan kegiatan usaha produktif, pengembangan interaksi sosial dan ketahanan sosial, pengelolaan sumberdaya dari pemerintah dan potensi masyarakat setempat, serta wadah partisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Sasaran yang ingin dicapai adalah berkembangnya lembaga dan organisasi ekonomi-sosial masyarakat setempat yang dapat meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik.

Komponen-komponen program prioritas antara lain adalah : penghapusan peraturan yang menghambat berkembangnya lembaga dan organisasi ekonomi-sosial yang dapat dibentuk oleh masyarakat; penyediaan bantuan pendampingan dalam manajerial dan penyediaan informasi kepada lembaga ekonomi-sosial masyarakat; pengembangan forum lintas pelaku dalam komunikasi dan konsultasi baik antara pemerintah dan lembaga masyarakat, maupun antarlembaga masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan publik.

b.   Pemberdayaan Masyarakat Miskin

      Program ini merupakan bagian dari program penanggulangn kemiskinan. Tujuan program ini tak lain adalah untuk meningkatkan bantuan hibah kepada keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui penyediaan kebutuhan dasar dan pelayanan umum berupa saran pendidikan, kesehatan, input produksi , serta membantu mengembangkan system perlindungan sosial bagi keluarga an kelompok masyarakat yang rentan sosial dan tidak mampu mengatasi akibat goncangan ekonomi, terkena sakt atau cacat, korban kejahatan dan berusia lanjut dan berpotensi menjadi miskin.

      Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah meningkatnya kondisi sosial ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan dan berpotensi menjadi miskin akibat mengalami masalah sosial di luar kehendaknya.

      Komponen-komponen program prioritas yang dilakukan adalah : penyediaan bantuan hibah dalam bentuk pelayanan sosial dasar terutama pendidikan dan kesehatan, pemberian potongan harga atau subsidi dalam berbagai pelayanan sosial dasar, pemberian bantuan biaya hidup dan modal, penyediaan bantuan prasarana dan sarana produktif; Penyediaan bantuan pendampingan kepada keluarga dan kelompok masyarakat miskin untuk mengembangkan kemampuan usaha dan kebiasaan hidup produktif, dan penyediaan bantuan untuk mengembangkan sistem  perlindungan sosial yang sudah ada  di masyarkat, usaha swasta, dan  pemerintah ; penyediaan dukungan politik untuk mengurangi segala bentuk eksploitasi; dan peningkatan kapasitas daerah untuk mengelola bantuan hibah dan perlindungan sosial.